.: Jabatan Pranata Komputer :.
 
.: Jabatan Pranata Komputer :.
   

Prosedur

Dokumen
 
Dupak Terampil
Dupak Ahli
Surat Pernyataan
Penetapan Angka Kredit
Kep. Pengangkatan
Surat Peringatan
Kep. Pembebasan Sementara
Kep. Pemberhentian
BAP. Angka Kredit
Surat Permohonan
Surat Rekomendasi
Surat Pertimbangan Teknis
Penilaian Bidang TI
Kep. Penyesuaian

Tabel Angka Kredit

Peraturan Pranata Komputer

 

  
DEPARTEMEN PERTAHANAN R.I
      DIREKTORAT JENDERAL
  PERENCANAAN PERTAHANAN
     
       SURAT EDARAN      
NOMOR : SE / 21 V/ 2008

TENTANG

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER
     
1.
Dasar : 
     
 
a.          Peraturan Presiden RI Nomor 39 Tahun 2007 tanggal 28 Juni 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Komputer.
     
 
b.          Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Depkeu Nomor : SE-68/PB/2007 tanggal 11 Oktober 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Komputer.
     
2.       Sehubungan dengan dasar tersebut di atas, diberitahukan beberapa ketentuan tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Komputer sebagai berikut :
     
 
a.          Tunjangan Jabatan Fungsional Pranata Komputer yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan Pranata Komputer adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan fungsional pranata komputer sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
     
 
b.          Kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam jabatan fungsional pranata komputer, diberikan tunjangan pranata komputer setiap bulan.
     
 
c.          Besarnya tunjangan pranata komputer yang dimaksud pada butir b lihat lampiran dalam Surat Edaran ini.
   
 
d.          Kekurangan pembayaran tunjangan pranata komputer terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007 sampai diberikannya tunjangan pranata komputer berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 39 Tahun 2007, dapat diajukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran kepada KPPN setempat.
     
 
e.          Pemberian tunjangan pranata komputer dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada butir b diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
   
 
f.           Prosedur penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dilaksanakan sesuai kebutuhan yang diatur dalam peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara.
   
3.      Ketentuan tunjangan jabatan fungsional pranata komputer tersbut berlaku mulai tanggal 1 Januari 2007.
   
4.      Untuk melancarkan pelaksanaan tunjangan jabatan fungsional pranata komputer tersebut agar Kapusku Dephan / Kapusku TNI, Dirku / Kadisku Angkatan untuk segera menginformasikan ketentuan-ketentuan tersbut di atas kepada Kapusdatin Dephan, Kadis Infolahta, Kaku dan Pekas di jajaran Dephan dan TNI.
 
5.       Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Dirjen Renhan Dephan Nomor : SE/44/VII/2006/DJ REN tanggal 31 Juli 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional bagi Personel di lingkungan Dephan dan TNI yang berkaitan dengan tunjangan jabatan fungsional Pranata Komputer dinyatakan tidak berlaku.
 
6.        Demikian untuk mendapatkan perhatian dan pelaksanaan sebagaimana mestinya.
     
     
Ditetapkan di   :   Jakarta
     
Pada tanggal   :   30 Mei 2008
       
     
DIREKTUR JENDERAL
Kepada  :
PERENCANAAN PERTAHANAN
       
1.
Kapusku Dephan
Ttd.
2.
Kapusku TNI
 
3.
Dirku / Kadisku Angkatan
       GUNADI, M.D.A        
4.
Kapusdatin Dephan
LAKSAMANA MUDA TNI
5.
Kadisinfolahta Angkatan.
 
Tembusan Yth :
   
1.
Menhan
2.
Panglima TNI
3.
Kas Angkatan
4.
Sekjen Dephan
5.
Kasum TNI
6.
Irjen Dephan
7.
Irjen TNI
8.
Dirjen Perbendaharaan Depkeu
9.
Asrenum Panglima
10.
Aspers Panglima TNI
11.
Asrena Kas Angkatan
12.
Aspers Kas Angkatan
13.
Karopeg Setjen Dephan
14.
Karoren Setjen Dephan
15.
Kabid Kudep Pusku Dephan
   

   
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER
BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 39 TAHUN 2007
   
NO
JABATAN FUNGSIONAL
JABATAN
BESARNYA
TUNJANGAN
1.
Pranata Komputer Ahli
  Pranata Komputer Utama
Rp. 1.200.000,00
      Pranata Komputer Madya
Rp.    900.000,00
      Pranata Komputer Muda
Rp.    600.000,00
      Pranata Komputer Pertama
Rp.    300.000,00
       
2.
Pranata Komputer Terampil
  Pranata Komputer Penyelia
Rp.    425.000,00
      Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan
Rp.    265.000,00
      Pranata Komputer Pelaksana
Rp.    240.000,00
      Pranata Komputer Pelaksana Pemula
Rp.    220.000,00
       
   
 
   
 
DIREKTUR JENDERAL
 
PERENCANAAN PERTAHANAN
   
 
Ttd.
 
 
       GUNADI, M.D.A        
 
LAKSAMANA MUDA TNI


Apliaksi Website Pusdatin Kemhan RI

2010 © Pusdatin Kemhan RI
Jl. RS. fatmawati No. 1 Pondok Labu Jkt - Sel