.: Jabatan Pranata Komputer :.
 
.: Jabatan Pranata Komputer :.
   

Prosedur

Dokumen
 
Dupak Terampil
Dupak Ahli
Surat Pernyataan
Penetapan Angka Kredit
Kep. Pengangkatan
Surat Peringatan
Kep. Pembebasan Sementara
Kep. Pemberhentian
BAP. Angka Kredit
Surat Permohonan
Surat Rekomendasi
Surat Pertimbangan Teknis
Penilaian Bidang TI
Kep. Penyesuaian

Tabel Angka Kredit

Peraturan Pranata Komputer

 

III. PENGHENTIAN PEMBAYARAN TUNJANGAN JABATAN

1.

Pembayaran Tunjangan Pranata Komputer dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan :

a. dibebaskan sementara dari jabatan fungsional Pranata Komputer, apabila :

1)

tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

2)

dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat;

3) diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
4) ditugaskan secara penuh di luar Jabatan fungsional Pranata Komputer;
5) menjalani cuti di luar tanggungan negara;
6) menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
b.

diberhentikan dari jabatan fungsional Pranata Komputer;

c.

berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil;

d.

dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, kecuali hukuman disiplin penurunan pangkat.

2.

Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, walaupun kemudian mengajukan banding ke Badan Pertimbangan Kepegawaian, Tunjangan Jabatan Fungsionalnya tetap dihentikan.

3.

Tunjangan Jabatan Fungsional yang dihentikan sebagaimana dimaksud dalam angka 2, dapat dibayarkan kembali setelah ada keputusan Badan Pertimbangan Kepegawaian yang meringankan hukuman tersebut serta diangkat kembali dalam jabatan fungsional Pranata Komputer dan dinyatakan telah melaksanakan tugas oleh pejabat yang berwenang.

Umpamanya :

Seorang Pranata Komputer pada Badan Pusat Statistik bernama Firdaus Barhi NIP 340002786 telah dijatuhi hukuman disiplin berat yaitu pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan berlaku terhitung mulai tanggal 23 Maret 2004. Dalam batas tenggang waktu 14 hari setelah diterimanya keputusan, Sdr. Firdaus Barhi mengajukan banding ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek). Setelah melalui proses akhirnya Bapek pada tanggal 28 Juli 2004 memutuskan bahwa hukuman terhadap Sdr. Firdaus Barhi diubah menjadi hukuman disiplin sedang. Setelah selesai menjalani hukuman disiplin yang bersangkutan diaktifkan kembali dalam jabatan fungsional Pranata Komputer disertai Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Kembali yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

Dalam hal demikian, Tunjangan Pranata Komputer Sdr Firdaus Barhi dihentikan terhitung mulai bulan April 2004 sampai dengan selesai menjalani hukuman disiplin sedang dan diangkat kembali dalam jabatan fungsional Pranata Komputer. Tunjangan Pranata Komputer dibayarkan pada bulan berikutnya setelah yang bersangkutan dinyatakan telah melaksanakan tugas kembali dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Kembali diterima oleh Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Pemerintah Daerah.

4.

Tunjangan Pranata Komputer dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya sejak yang bersangkutan menjalani cuti besar atau cuti di luar tanggungan negara.

Khusus bagi Pegawai Negeri Sipil wanita yang menjalani cuti di luar tanggungan negara untuk persalinan anak ke 4 (empat) dan seterusnya untuk paling lama 3 (tiga) bulan, maka selama menjalani cuti di luar tanggungan negara yang bersangkutan tidak dibebaskan dari jabatannya, tetapi tidak menerima penghasilan (gaji dan tunjangan).

Gaji dan tunjangan jabatannya dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya setelah yang bersangkutan selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara untuk persalinan anak.umpamanya :

Seorang Pranata Komputer pada Badan Kepegawaian Negara yang menjalani cuti di luar tanggungan negara untuk persalinan anak ke 4 (empat) selama 2 (dua) bulan terhitung mulai tanggal 26 Nopember 2004 sampai dengan 26 Januari 2005. Setelah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara untuk persalinan anak, ia mulai bekerja kembali terhitung mulai tanggal 27 Januari 2005. Dalam hal yang demikian :

a.

Dihentikan pembayaran gaji dan tunjangan Pranata Komputer untuk bulan Desember 2004 dan Januari 2005.

b.

Diberikan kembali gaji dan tunjangan Pranata Komputer untuk bulan Pebruari 2005 dan seterusnya.

Apabila cuti di luar tanggungan negara bukan karena persalinan, maka tunjangan dibayarkan setelah diangkat kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil dan diangkat dalam jabatan fungsional Pranata Komputer serta dinyatakan melaksanakan tugas.

5.

Pejabat fungsional Pranata Komputer yang dibebaskan sementara dari jabatannya karena tugas belajar untuk jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih, Tunjangan Jabatan Fungsionalnya dihentikan terhitung mulai bulan ketujuh. Tunjangan Jabatan Fungsional dibayarkan kembali setelah diangkat dalam jabatan fungsional Pranata Komputer dan dinyatakan telah melaksanakan tugas kembali oleh pejabat yang berwenang. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Kembali dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam Anak Lampiran I-e.

Umpamanya :

Seorang Pranata Komputer ditugaskan mengikuti tugas belajar mulai tanggal 19 Nopember 2004 sampai dengan 19 Januari 2006. Pranata Komputer tersebut dinyatakan bekerja kembali terhitung mulai tanggal 30 Januari 2006. Dalam hal yang demikian :

a.

Tunjangan Pranata Komputer untuk bulan Desember 2004 sampai dengan bulan Mei 2005 tetap dibayarkan;

b.

Tunjangan Pranata Komputer dihentikan terhitung mulai bulan Juni 2005 sampai Januari 2006.

c.

Tunjangan Pranata Komputer dibayarkan kembali mulai bulan Pebruari 2006 dan seterusnya, apabila telah diangkat kembali dalam jabatan fungsional Pranata Komputer dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Kembali telah diterima oleh Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

6.

Surat keputusan penghentian/penghentian sementara tunjangan jabatan dibuat menurut contoh sebagai tersebut dalam Anak Lampiran I-f.

7.

Pejabat yang berwenang mengeluarkan surat keputusan pemberhentian/pembe-basan sementara dari jabatan dan pemberian surat ijin cuti di luar tanggungan negara/cuti besar, serta surat tugas belajar, menyampaikan asli surat keputusan atau asli surat ijin atau surat tugas belajar tersebut kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, dan tembusannya kepada :

a. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian;
b. Pimpinan Instansi yang bersangkutan;
c. Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan;
d. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
e. Pejabat Pembuat Daftar Gaji;
f. Pejabat lain yang dipandang perlu.


Halaman
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 >

Apliaksi Website Pusdatin Kemhan RI

2010 © Pusdatin Kemhan RI
Jl. RS. fatmawati No. 1 Pondok Labu Jkt - Sel